Pajak Kripto Tembus Rp1,96 Triliun, INDODAX Jadi Penyumbang Terbesar Hampir 50%

Pajak Kripto Tembus Rp1,96 Triliun, INDODAX Jadi Penyumbang Terbesar Hampir 50% - Industri aset kripto di Indonesia membuktikan diri bukan sekadar ajang spekulasi, melainkan pilar baru yang nyata bagi penerimaan negara. Hingga April 2026, kontribusi pajak dari sektor ini terus meroket, memperkuat posisi ekonomi digital dalam sistem keuangan nasional.

Berdasarkan data terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), total pajak transaksi kripto yang berhasil dikumpulkan sejak Mei 2022 hingga Februari 2026 telah menembus angka Rp1,96 triliun.

INDODAX Dominasi Kontribusi Pajak Nasional

Di tengah pertumbuhan industri ini, INDODAX mengukuhkan posisinya sebagai market leader yang paling patuh regulasi. Perusahaan yang dipimpin oleh William Sutanto ini mencatatkan setoran pajak sebesar Rp907,11 miliar pada periode yang sama.

Baca juga:Cara Download Video Threads di Indonesia dengan Mudah (Panduan Lengkap 2026)

Angka tersebut mencakup:

• PPh 22: Rp520,16 miliar
• PPN: Rp386,95 miliar

Artinya, INDODAX berkontribusi sekitar 46,3% atau hampir setengah dari total penerimaan pajak kripto nasional. Hal ini mencerminkan peran aktif perusahaan dalam mendukung transparansi ekosistem aset digital di tanah air.

Tren Pertumbuhan Pajak Kripto (Mei 2022 – Februari 2026)

Sejak pajak kripto resmi diberlakukan, grafik penerimaan negara menunjukkan progres yang sangat positif setiap tahunnya:

• Tahun 2022: Rp246,54 Miliar
• Tahun 2023: Rp220,89 Miliar
• Tahun 2024: Rp620,38 Miliar
• Tahun 2025: Rp796,73 Miliar
• Awal 2026: Rp84,7 Miliar (Hingga Februari)

Meskipun kontribusi kripto masih relatif lebih kecil dibandingkan sektor PMSE (E-commerce) yang mencapai Rp37,40 triliun, pertumbuhannya dinilai sangat progresif dan potensial untuk terus meningkat.

Kepatuhan Sebagai Fondasi Keberlanjutan

CEO INDODAX, William Sutanto, menegaskan bahwa pencapaian ini adalah bentuk komitmen perusahaan terhadap regulasi pemerintah. Menurutnya, kepatuhan pajak bukan sekadar kewajiban, melainkan fondasi bagi industri agar bisa berintegrasi ke dalam sistem ekonomi nasional secara formal.

“Kontribusi pajak mencerminkan komitmen kami sebagai pelaku industri yang patuh. Kami melihat kepatuhan sebagai kunci keberlanjutan ekosistem, seiring dengan meningkatnya adopsi masyarakat,” ujar William.

William juga menambahkan bahwa edukasi menjadi kunci utama. Investor diharapkan tidak hanya memahami peluang cuan, tetapi juga memahami kewajiban pajak yang melekat pada aset mereka.

Langkah Pemerintah Selanjutnya

Pemerintah melalui DJP menyatakan akan terus memperkuat pengawasan dan memperluas basis perpajakan di sektor digital. Dengan optimalisasi teknologi informasi, pemerintah optimistis industri kripto akan memberikan manfaat jangka panjang yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Anda mungkin suka:Main Roblox Makin Seru dengan Robux Tambahan Melalui Official Top Up di Topup.id